KEPUTUSAN INDONESIA MENJADI GERAKAN NON BLOK (NEGARA DUNIA KETIGA)

KEPUTUSAN INDONESIA MENJADI

GERAKAN NON BLOK

(NEGARA DUNIA KETIGA)

                            

Oleh :

Wulanndari Tri Kusumaningsih

20120510265

ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH YOGYAKARTA

Jl. Ring Road Barat, Tamantirto, Bantul

Yogyakarta

A.    PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, letak geografis Indonesia yang sangat strategis yakni antara dua benua dan dua samudra, kemudian memudahkan akses para pelayar dunia untuk memasuki wilayah Indonesia. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah namun kondisi wilayah yang tanpa kedaulatan, maka para pelayar dunia itu pun dengan mudah menjajah Indonesia selama hampir 300 tahun lebih, seperti yang dilakukan Belanda. Selama penjajahan dilakukan rakyat Indonesia dan para pejuang tidak tinggal diam begitusaja, dengan segala upaya dan usaha rakyat Indonesia mampu mengusir para penjajah dari bumi pertiwi Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kedaulatan penuh pada tanggal 17 Agustus 1945 yang ditandai dengan pembacaan Teks Proklamasi oleh Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno. Yang kemudian menjadi catatan kemudian adalah kemerdekaan yang diperoleh Indonesia murni atas dasar segala perjuangan dan usaha rakyat Indonesia, bukan atas dasar hadiah atau kebaikan dari para penjajah (Jepang, Belanda, maupun Inggris).

Soekarno adalah seorang pejuang Indonesia yang lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Soekarno adalah pejuang Indonesia yang terkenal dengan nasionalismenya, dengan segala pengalaman yang telah dilalui beliau rasa nasionalisme tumbuh begitu subur dalam dirinya, selain nasionalismenya beliau juga dikenal sebagai seorang pejuang yang cerdas dalam bidang politik maupun bidang lainnya terlebih lagi untuk hubungan luarnegeri Indonesia dengan negara lain.

Sebagai negara yang bisa dibilang baru merdeka pada masa perang dingin, yakni perang ideologi antar sekutu atau blok, Blok Barat dan Blok Timur. Indonesia mengambil langkah tegas untuk tidak memilih antara kedua sekutu tersebut. Antara ideologi sosialis dan ideologi komunis, Indonesia lebih memilih untuk menggunakan ideologi bangsa sendiri yang sudah mengakar dalam jiwa masyarakat Indonesia yakni, Ideologi Pancasila. Sebagai seorang yang berdaulat penuh atas Indonesia dan mempunyai legitimasi penuh dari rakyat, sebagai seorang presiden, Ir.Soekarno bersama-sama tokoh negara dunia ketiga lainnya kemudian memprakarsai Gerakan Non Blok. Yakni suatu statement tentang ketidakberpihakan kepada salah satu blok yang sedang berseteru dalam perang dingin yang sedang berlangsung. Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia yang diberlakukan oleh Ir. Soekarno juga seolah menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mempunyai pedoman dalam menjalankan atau memajukan kehidupan bangsa Indonesia denga cara sendiri dan tidak berpihak kepada salah satu blok. Cetak hitam sejarah Indonesia mengenai penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara semi adidaya di dunia juga menjadi catatan bagi Indonesia untuk tidak mengulang kesalahan yang sama agar terjadi perubahan yang telah lama diharapkan rakyat. Gerakan Non Blok adalah pilihan yang tepat bagi negara-negara dunia ketiga (Indonesia,Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, SriLanka, Kuba, India,Zimbabwe, Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia ) dimana merupakan negara yang baru saja mendapatkan kedaulatan penuh, bisa menyuarakan kepentingan nasionalnya dalam kancah internasional. Gerakan Non-Blok sendiri bermula dari sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika sebuah konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia, pada tahun 1955. Di dalam konferensi ini, negara-negara yang datang menyatakan  tidak berpihak pada blok tertentu,  mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat-Timur. Pendiri atau tokoh dunia dari gerakan non blok ( negara dunia ketiga ) ini adalah lima pemimpin negara: Josip Broz Titopresiden  Yugoslavia,  Soekarno  presiden  Indonesia,  Gamal Abdul Nasser presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru perdana menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Ketidakberpihakan Indonesia ke salah satu pihak sekutu yang ber seteru ini menjadi menarik untuk di telisir lebih jauh, Indonesia yang merupakan negara baru dalam hal kepemilikan kedaulatan lebih memilih untuk menjadi negara yang mandiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Bukan menjadi negara yang menumpang nama di bawah negara-negara adidaya atau sekutu negara-negara yang sedang berseteru masa itu. Dan juga yang lebih menarik perhatian adalah ketika Indonesia bisa lolos dari pengaruh ideologi kedua blok tersebut.

1.2  Rumusan Masalah

Mengapa Indonesia memilih  tidak memihak pada Blok Barat  maupun Blok Timur, dan memilih menjadi negara Gerakan Non Blok?

B.     LANDASAN TEORI

Indonesia adalah slah satu negara pemrakarsa dari terbentuknya Gerakan Non Blok. Dimana Gerakan Non Blok  (bahasa Inggris: Non-Aligned Movement/NAM) adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara-negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun baik blok barat maupun blok timur. Tujuan dari organisasi ini, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin "kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara nonblok" dalam perjuangan mereka. Begitupula yang diharapkan oleh Indonesia.

Adapun teori teori yang dapat menjelaskan tentang Indonesia lebih memilih menjadi negara gerakan non blok adalah sebagai berikut :

1.1  Teorisasi tentang kepribadian

Basis dari kehidupan politik adalah personal. Teori ini berasumsi bahwa perilaku politik adalah akibat sifat-sifat manusia yang sangat dasar, yaitu yang disebut kepribadian. Perilaku manusia bukanlah hasil dari perhitungan tentang tujuan dan cara mencapai tujuan itu, tetapi lebih merupakan akibat dari ciri-ciri kepribadian si pelaku politik yang terbentuk sejak masa kanak-kanaknya dan tetap melekat selama hayatnya.Untuk mebahas analisis ini berikut terdapat penerapan pendekatan psikoanalitik, yang oleh Alan Isaak sebagai psikobiografi dan kedua, tentang klasifikasi tipe-tipe atribut kepribadian.

Psikobiografi menyebutkan bahwa perilaku individu itu disebabkan olehkepribadian manusia itu sendiri. Suatu tindakan politik yang diambil oleh seorang politisi bisa merupakan pencerminan dari jati diri orang tersebut.

Dalam hal ketidakberpihakan Indonesia kedalam kedua blok, baik blok barat maupun blok timur bisa dikatakan sebagai pencerminan kepribadian para elit politik pasca kemerdekaan Indonesia, khususnya Soekarno. Soekarno yang lahir di bumi pertiwi ini sejak kecil sudah terbiasa dengan adanya kolonial, terbiasa dengan penderitaan rakyat yang dijajah selam bertahun-tahun oleh bangsa asing. Keadaan yang seperti ini pasti akan membentuk suatu kepribadian seseorang, traumatik  atas penderitaan bangsa dan rasa nasionalisme yang begitu besar menjadi pemicu Soekarno untuk membentuk aliansi dengan negara-negara dunia ketiga yang dirasa senasib sepenanggungan dengan Indonesia. Kecintaan dan penghormatannya kepada rakyat ia buktikan dengan menjadi pemrakarsa Gerakan Non Blok, bersama dengan beberapa pemimpin dunia yang lain.

1.2  Teori Peranan

Peranan (role ) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang ketika seseorang tersebut menduduki suatu jabatan. Seseorang dalam mengambil tindakan selalu dibatasi yang namanya peranan atau jabatan. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh aktor politik. Teori ini menegaskan bahwa perilaku politik yang dilakukan adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.

John walke mengatakan bahwa teori peranan ini mempunyai dua kemampuan yang dapat digunakan  untuk menganalis politik. Yang pertama, ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Yang kedua, teori peranan mempunyai kemampuan  mendiskripsikan institusi secara behavioral. Teori peranan ini langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi.

Dalam teori ini pembahasan cenderung tentang individu, namun individu dalam artian peranan politik. Kerena dinyatakan bahwa seseorang bisa menjadi beberapa peranan, seperti, seorang presiden  mampu berperan menjadi seorang duta dari sebuah negara, menjadi seorang ayah bagi anak-anaknya, menjadi seorang suami bagi istrinya. Seseorang yang menduduki suatu jabatan tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku tertentu. Harapan atau dugaan(expectation) itulah yang membentuk suatu peranan.

Dalam hal ketidakberpihakan Indonesia kedalam salah satu pihak, blok barat maupun blok timur ini tokoh yang paling tersohor adalah presiden pertama RI yakni Ir. Soekarno. Sebagai seorang individu yang mempunyai kiprah politik yang bisa dibilang tidak sebentar Soekarno sudah terlatih untuk memilah-milah keputusan yang seperti apa yang harus beliau ambil demi Indonesia kedepannya. Sebagai seorang presiden pertama untuk negara yang baru merdeka ini Soekarno dituntut untuk memilih keputusan yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Indonesia yang mendeklarasikan kelahirannya dengan Ideologi Pancasila mendorong Soekarno untuk memutuskan Indonesia menjadi negara gerakan non blok (negara dunia ketiga), sekalipun Soekarno diketahui lebih condong dengan pihak komunis.

1.3  Teori aliansi

Organisasi-organisasi internasional itu sebenarnya adalah sistem aliansi regional yang dirancang untuk meningkatkan “pertahanan diri secara kolektif” menghadapi musuh eksternal bersama. Aliansi  adalah suatu kelompok yang terbentuk ketika anggota-anggotanya bersetuju untuk bersama-sama menghadapi lawan yang identitasnya sudah ditetapkan dengan jelas. Negara-negara membentuk koalisi hampir secara mekanistik karena adanya kepentingan masing-masing untuk melindungi suatu negara yang terancam atau diserang oleh musuh yang lebih kuat, dan jarang secara otomatik. Dengan alasan yang rasional yakni jika beberapa negara telah membentuk suatu koalisi maka akan muncul pula koalisi tandingan karena negara yang tidak masuk dalam suatu koalisi pasti merasa terancam ketentramannya(kedamaian), ini mendorong negara-negara untuk berkoalisi dengan negara yang sama-sama terancam oleh kekuatan yang lebih besar, bukan karena kehendak untuk membantu negara yang lebih lemah, tetapi karena kelemahan negara itu akan membuat semua negara yang tidak terlibat sengketa terpaksa menghadapi ancaman dari satu negara atau lebih yang terlalu agresif dengan ambisi hegemoniknya.

Aliansi dianggapkan merupakan picu yang membuat perimbangan berlaku dengan menempatkan koalisi yang berlawanan sedemikian rupa sehingga tidak satupun yang mampu mengungguli yang lain. Aliansi diyakini bisa menciptakan keseimbangan karena bisa mengagregasikan kekuatan.

Dalam hal ketidakberpihakan Indonesia kepada salah satu pihak, blok barat maupun blok timur ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu membentuk suatu aliansi dengan negara-negara dunia ketiga. Indonesia mampu mandiri dengan beberapa negara-negara(negara dunia ketiga) selain blok barat dan blok timur mempertahankan kedaulatan bangsa dan ketentraman bangsanya tanpa merasa bergantung dengan kedua blok tersebut.

Kedua blok yang berseteru ini mungkin telah memberikan sumbangan pada keamanan global dengan menjamin sistem deterens berdasar perimbangan teros(balance of teror). Tetapi kedua-duanya tidak bisa dinilai sebagai suatu pendekatan institusional untuk menyelesaikan masalah perang yang telah berhasil mencegah terjadinya tindak kekerasan antar-bangsa pada umumnya. Indonesia pada khususnya adalah Soekarno mempertimbangakan tentang quote dan fakta  mengenai “pertemanan dan persahabatan adalah tidak ada yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi” dan dengan kalkulasi yang rasional pulalah maka Indonesia lebih memilih untuk menjadi negara gerakan non blok dibandingkan memilih bergabung bersama blok timur maupun blok barat.   

C.     HIPOTESA

Dengan melihat masalah yang ada dan meninjau dari kerangka teori yang ada maka dapat diambil hipotesa sebagai berikut:

Indonesia menjadikan Gerakan Non Blok ini menjadi implementasi dari Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif.

Pemimpin Indonesia, Ir. Soekarno adalah orang yang imperialis dan telah trauma dengan penjajahan yang dilakukan oleh  negara semi adidaya di dunia, begitu pula dengan rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Mas’oed Mochtar,”Studi Hubungan Internasional”,(Pusat Antar Universitas UGM, 1989).

Mas’oed Mochtar,”Ilmu  Hubungan Internasional”,(Pusat Antar Universitas UGM, 1989).

MENAKAR EKSISTENSI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA BEBAS AKTIF DALAM GERAKAN NON BLOK ERA SBY

MENAKAR EKSISTENSI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA BEBAS AKTIF DALAM GERAKAN NON BLOK ERA SBY

Di susun oleh :

1.      Winda Trisaputri                                       20120510113 

2.      Febyan Arum Sari                                     20120510129

3.      Muhammad Hizbul Wathon                     20120510318

4.      Dwi Suwartiyani                                       20120510233

5.      Wulanndari Tri Kusumaningsih                20120510265

6.      Rahayu Devita                                          20120510272

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH YOGYAKARTA

JL. Lingkar Selatan, Tamantirto Kasihan, Bantul       

PENDAHULUAN

Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, yang ditandai dengan pembacaan Teks Proklamasi oleh Presiden RI pertama, Ir. Soekarno.Dan kemudian menyusul dibuatnya Ideologi Pancasila dan UUD 1945 yang mana menjadi jati diri bangsa Indonesia.Kemerdekaan yang diraih Indonesia adalah murni atas perjuangan rakyat Indonesia.Sebagai negara yang baru merdeka Indonesia perlu adanya pengakuan dari negara lain atas kedaulatan yang di miliki Indonesia, pengakuan bahwa Indonesia sudah berdiri dan siap untuk bergabung dalam komunitas internasional.

Dengan bergabung dengan komunitas internasional,secara otomatis Indonesia harus mempunyai Politik Luar Negeri, dimana politik luar negeri adalah strategi atau rangkaian kegiatan, tindakan dari suatu negara ke negara lain atau entitas internasional, ditujukan untuk meraih tujuan yang spesifik yang terdefinisi intern bagi kepentingan nasional. Sebagai negara yang baru merdeka dari penjajahan, Indonesia menjadi lebih hati-hati dalam penentuan politik luar negerinya. Selain itu kemerdekaan Indonesia yang dibarengi dengan berakhirnya PD II yang sekaligus membentuk konstalasi dunia politik menjadi dua kubu yaitu  Blok Barat (AS) dan Blok Timur (Uni Soviet).Sementara negara-negara sibuk dengan berlomba memilih aliansi, Indonesia disibukkan dengan mempertahankan kemerdekaan atas penjajahan. Pasca kemerdekaan,Indonesia masih menjadi incaran Belanda yang ingin kembali menjajah, oleh karena itu Indonesia  mengambil langkah tegas untuk menjadikan Politik Luar Negeri Indonesia menjadi Bebas Aktif, dikarenakan Indonesia (Hatta dan Syahrir) tidak ingin Indonesia dikuasai komunis lagi dan kolonialisasi benar-benar dihilangkan dari Indonesia.

Kedaulatan menjadikan Indonesia bebas memilih jalan dalam perpolitikan dunia saat itu. Indonesia mencoba untuk berdiri di tengah-tengah (di antara dua karang) dengan tidak memihak AS maupun Soviet. Karena jika memihak salah satunya akan melunturkan semangat dan makna dari ‘bebas’ itu sendiri. Ini tampak bahwa Indonesia memprakarsai pembentukan Gerakan Non-Blok (GNB).

ISI

1.      Implementasi PLNRI Bebas Aktif dari masa ke masa

·         Orde lama

Paska kemerdekaan,RI dihadapkan dengan berbagai macam masalah nasional maupun internasional dimana RI dihadapkan pada agresi Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia dan perang dingin antara AS dan Uni Soviet dimana masing-masing kubu ingin menguasai Indonesia.

Hal inilah yang melatar belakangi Bung Hatta untuk  merumuskan PLN-RI ‘bebas-aktif’  yang tertuang dalam bukunya yg berjudul “mendayung diantara dua karang”.Dimana bebas artinya tidak memilih atau berpihak pada salah satu kubu tersebut dan bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berkontribusi menjaga perdamaian dunia dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada dua kubu besar tersebut.

Politik luar negeri bebas aktif Indonesia diwujudkan dengan ikut memprakarsai  diadakannya Konferensi Asia-Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 dan menghasilkan “dasa sila bandung” yang  menjadi cikal bakal terbentuknya GNB dimana Negara-negara dunia ke-3 berhak menentukan nasibnya sendiri dan tidak ingin ikut campur dalam perang ideologi antara blok barat dan timur. Ketika KTT GNB ke-I menghasilkan keputusan,Presiden Soekarno ditunjuk sebagai duta untuk menyampaikan keputusan KTT non blok I kepada Presiden Amerika serikat John F. Kennedi.

Namun dibawah pemerintahan Soekarno,seiring dengan berjalannya waktu politik bebas aktif belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan Soekarno lebih cenderung beraliansi dengan komunis.Hal ini dapat dilihat dengan adanya Poros Jakarta-Peking (Jakarta-Pyongyang-Hanoi- Peking).Selain itu Sukarno lebih berpihak kepada partai Komunis. Dan juga adanya sejumlah monument persahabatan yang ada di berbagai wilayah indonesia seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK),Pabrik Baja Krakatau Steel dan jalan raya di Kalimantan dari Palangkaraya ke Sampit.

·         Orde baru

Pada era kepemimpinan Suharto,Indonesia pernah menjadi ketua sekaligus penyelenggara pada KTT ke-10 GNB di Jakarta tahun 1992. Suharto diangkat sebagai ketua GNB pada 1992-1995.

KTT GNB ke-10 yang berlangsung pada tanggal 1 – 7 September 1992 di Jakarta dan Bogor yang menghasilkan “Jakarta Message”. Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini. Antara lain,menjawab sebagian besar ketidakpastian dan keragu-raguan mengenai peran dan masa depan GNB dengan berakhirnya system bipolar.

Juga dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi dengan menghidupkan kembali dialog Selatan-Selatan.

Didalam“Pesan Jakarta” terdapat PLN-RI “Bebas-aktif” pada visi GNB yaitu :

·         Hilangnya keraguan sementara anggota khususnya mengenai relevansi GNB setelah berakhirnya Preang Dingin dan ketetapanhati untuk meningkatkan kerjasama yang konstruktif serta sebagai komponen integral dalam “arus utama” (mainstream) hubungan internasional.

·         Arah GNB yang lebih menekankan pada kerjasama ekonomi internasional dalam mengisi kemerdekaan yang telah berhasil dicapai melalui cara-cara politik yang menjadi ciri menonjol perjuangan GNB sebelumnya.

·         Adanya kesadaran untuk semakin meningkatkan potensi ekonomi negara-negara anggota melalui peningkatan kerjasama Selatan-Selatan.

Walaupun pada kepemimpinan Suharto PLN-RI  “ bebas-aktif” lebih mengedepankan kepentingan ekonomi, tetapi politik dan keamanan negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian. Dengan profil positifnya selama ini, Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain : Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina dan sengketa di Laut Cina Selatan.

Konflik Kamboja mereda setelah serangkaian pembicaraan Jakarta Informal Meeting (I & II) serta Pertemuan Paris yang disponsori antara lain oleh Indonesia.

 Setelah KTT Jakarta, GNB dapat dikatakan telah memperoleh kembali kekuatan dan keteguhannya serta kejelasan akan tujuan-tujuannya yang murni.

Selama mengemban kepemimpinan GNB, Indonesia telah melakukan upaya-upaya penting dalam meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan, menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan dan berupaya untuk penghapusan hutang Negara-negara berkembang serta memperjuangkan revitalisasi dan restrukturisasi PBB. Demikian pula, Indonesia telah berhasil membawa GNB kearah pendekatan baru berupa kemitraan, dialog dan kerjasama dengan meninggalkan sikap konfrontasi serta retorika. Dengan pendekatan baru itu, GNB mampu berkiprah secara konstruktif dalam percaturan dunia, terutama dalam interaksinya dengan Negara-negara maju dan organisasi/lembaga internasional.

Dalam bidang ekonomi, selama menjadi Ketua GNB, Indonesia juga secara konsisten telah mengupayakan pemecahan masalah hutang luar negeri negara-negara miskin baik pada kesempatan dialog dengan Ketua G-7 maupun dengan menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri GNB mengenai Hutang dan Pembangunan yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan Agustus 1994 serta berbagai seminar mengenai penyelesaian hutang luar negeri.

Dari upaya-upaya tersebut telah dicapai beberapa kemajuan yaitu antara lain telah disepakatinya upaya untuk melakukan pengurangan substansial terhadap hutang bilateral. Sedangkan untuk hutang multilateral, dimana lembaga Bretton Woods semula enggan untuk membahasnya, pada akhirnya telah mendapatkan perhatian Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional dengan diluncurkannya Prakarsa HIPCs (Heavily Indebted Poor Countries); Peningkatan Fasilitas Penyesuaian Struktural (Enhanced Structural Adjustment Facility) dan pembentukan Dana Perwalian oleh Bank Dunia serta komitmen negara-negara Paris Club bagi penyelesaian hutang bilateral dengan menaikkan tingkat pengurangan beban hutang dari 67% menjadi 80%. Hal ini merupakan suatu keberhasilan upaya GNB dalam kerangka memerangi kemiskinan.

Dalam kerangka GNB, Indonesia berperan penting dalam meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991 selain itu juga memberikan andil yang cukup signifikan dalam membantu upaya-upaya rekonstruksi dan rehabilitasi di Bosnia Herzegovina dengan menyumbang sebesar US$ 8,075 juta, termasuk bantuan rakyat Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia sebesar US$ 3 juta.

Melalui pendekatan baru yang dikembangkan sewaktu Indonesia menjadi Ketua, GNB telah berhasil mengubah sikap negara-negara anggota GNB tertentu yang pada intinya menerapkan standard ganda terhadap lembaga Bretton Woods. Disatu pihak secara bilateral negara-negara anggota GNB termasuk ingin memanfaatkan dana yang tersedia dari Bretton Woods, tetapi secara politis menunjukkan sikap apriori terhadap Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Seperti diketahui, bahwa pengambilan keputusan pada lembaga Bretton Woods pada prinsipnya didasarkan atas besarnya jumlah kekayaan anggota, dan ini dapat berarti selalu merugikan kepentingan negara-negara berkembang. Namun sekarang, dapat dikatakan bahwa telah terjalin hubungan yang baik dimana lembaga Bretton Woods telah mau mendengarkan argumentasi dan mempertimbangkan usulan-usulan GNB.

·         Era reformasi

Pada masa pemerintahan I, B. J. Habibie1998-1999,peran PLN RI Bebas aktif di GNB dapat terlihat dikarenakan masa pemerintahan yang singkat namun dengan melihat tindakan –tindakan yang diambil beliau lebih cenderung ke barat.

Pada Abdurrahman Wahid1999-2001,PLN RI tidak jelas arahnya,dan dalam bentuk pengimplementasian PLN RI ia mengadakan kunjungan ke berbagai Negara dengan tujuan memperbaiki citra Indonesia,Dalam GNB sendiri,politik bebas aktif tidak terlihat implementasi ataupun perannya pada era ini.

Para masa Megawati Sukarno Putri,implementasi politik bebas aktif pada GNB dapat terlihat dengan ditentangnya perang Amerika-Iraq dimana Indonesia dan Negara-negara anggota lainnya kompak mengeluarkan suatu resolusi yang secara tegas menyatakan penolakan (condemn) terhadap rencana serangan AS tersebut.pada KTT Gerakan Non Blok ke-13 di Kuala Lumpur.

Selain itu pada 2 Juni 2002 Menlu RI bersama delegasi tingkat menteri Komite Palestina GNB berkunjung ke Palestina  sebagai ekspresi solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina yang tengah menghadapi kepungan pasukan Israel di Ramallah. Selain itu, Indonesia juga turut berperan aktif dalam membantu upaya-upaya penyelesaian masalah lainnya seperti Irak, Afghanistan dan Semenanjung Korea.

Namun secara garis besar,pengimplementasian “Bebas-Aktif” di Era Presiden Megawati belum maksimal pada GNB dikarenakan peranan yang dimainkan RI pada PLN yang sangat sedikit.

Pada era SBY (2004-2014) ,peran PLN-RI “Bebas-Aktif dimulai dengan peran  ke- setrukturan  saat  menjadi ketua NAM CSSTC (Non-Aligned Movement Center for South-South Technical Cooperation) di Jakarta dan pelopor kemitraan strategis baru Asia-Afrika melalui KAA 2005. Indonesia juga menjadi ketua Working Group on Disarmament di GNB dan berperan aktif dalam isu pelucutan senjata internasional termasuk penghapusan senjata nuklir.

Dan pada 2011 SBY membuka secara resmi konfrensi tingkat mentri (KTM)  GNB ke-16 di Nusa dua Bali yang berlangsung pada 23-27 Mei.Materi yang dibahas pada KTM ini khusus membahas mengenai kemerdekaan Palestina dan pada pertemuan peringatan 50 tahun GNB yang diselenggarakan di Beograd,Serbia pada 5-6 September 2011 mentri luar negeri Indonesia kembali menyampaikan tiga visi yang disampaikan SBY pada pertemuan pembuka di Bali yaitu :

·         Agar GNB menjadi contributor bagi perdamaian dan keamanan internasional

·         GNB menjadi contributor kemajuan politik dan demokrasi

·         GNB harus menjadi contributor bagi peningkatan kemakmuran dunia

Dalam pemerintahan RI era SBY implementasi PLN-RI “bebas-aktif” masih terlihat dan digunakan.

2.Peluang dan tantangan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif dalam Gerakan Non Blok era SBY

Presiden Indonesia pertama yang dipilih secara demokrasi adalah Susilo Bambang Yudhoyono, yakni presiden terpilih untuk periode 2004-2009, yang kemudian kembali maju untuk PEMILU tahun 2009 dan  kembali terpilih untuk periode 2009-2014. Jenderal TNI (Purn ) Susilo Bambang Yudhoyono memulai karir politiknya pada tahun 2007  sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Tak lama kemudian, SBY pun terpaksa meninggalkan posisinya sebagai Mentamben karena Gus Dur memintanya menjabat Menkopolsoskam. Pada tanggal 10 Agustus 2001, Presiden Megawati mempercayai dan melantiknya menjadi Menko Polkam Kabinet Gotong-Royong. Tetapi pada 11 Maret 2004, beliau memilih mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam. Langkah pengunduran diri ini membuatnya lebih leluasa menjalankan hak politik yang akan mengantarkannya ke kursi puncak kepemimpinan nasional. Yang  akhirnya, pada pemilu Presiden langsung putaran kedua 20 September 2004, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla meraih kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia dengan perolehan suara di attas 60 persen. Dan pada tanggal 20 Oktober 2004 beliau dilantik menjadi Presiden RI ke-6.

Berlatar belakang partai yang mengusung demokrasi yakni Partai Demokrat, SBY terkenal sebagai Presiden Indonesia yang gemar menyerukan demokrasi Indonesia ke negara-negara lain. Kebebasan Pers yang dimiliki Indonesia menjadi salah satu amunisi yang selalu digaungkan SBY kepada negara lain. Dalam masa SBY, Indonesia juga dikenal menggunakan Diplomacy Multifungsi/ Diplomacy Multitrack, yakni SBY mendefinisikan diplomacy dalam arti luas baik dari segi aktor, sasaran dan konteksnya.Politik Luar Negeri Bebas Aktif yang juga mengalami redefinisasi pada masa ini pun menggambarkan keberagaman diplomasi yang diusung oleh SBY. Prinsip Bebas Aktif yang dimiliki Indonesia ini menurut SBY tidak menjadikan Indonesia tidak berani bersikap. Sebaliknya dengan prinsip seperti itu Indonesia berjuang sebagai pelopor membebaskan  bangsa-bangsa dari segala macam penjajahan dan aktif mendorong mewujudkan tata dunia baru yang menjunjung tinggi peri kemanusiaan dan perikeadilan. Bebas yang diartikan SBY adalah bebas untuk bergaul dengan negara mana saja tanpa pandang bulu, sedangkan Aktif sendiri diartikan beliau sebagai turut serta mendorong upaya damai dunia internasional. Ini juga lebih nyata ketika SBY menyatakan istilah Politik Luar Negeri Indonesia menjadi “thausands friends,zero enemy”.

Namun tampaknya pro dan kontra atas kepemimpinan SBY selalu mengiringi perjalanan 2 periode kepresidenan SBY. Sikap SBY yang dinilai kurang tegas dalam mengambil keputusan sering  mengundang kontra antar masyarakat, jiwa seni yang dimiliki SBY menciptakan penilaian tersendiri dari kaca mata rakyat menambah daftar keunikan tersendiri dari SBY.

Kepribadian SBY tidak bisa kita simpulkan hanya dengan memandangnya dalam suatu tindakan, karena pada realitasnya SBY telah membawa Indonesia mendapat pengakuan internasional bahwa Indonesia bukan lagi negara Demokrasi Transisi, namun telah melewati masa transisinya.

Peluang Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia di Gerakan Non Blok era SBY

Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia adalah suatu pencerminan dari bangsa Indonesia, politik luar negeri Indonesia yang pada awal kemerdekaan berdasar pada national interest yakni ditujukan pada  Pencapaian National Wellbeing (Kesejahteraan Nasional)  dan juga The Pursuit of Power sebagai kekuatan untuk melindungi keamanan nasional terus berkembang mengikuti perubahan dunia internasional.

Seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia mengalami transisi kearah demokrasi dan globalisasi internasional yang mana telah menyediakan peluang tersendiri bagi Politik Luar Negeri Indonesia “Bebas Aktif” dalam Gerakan Non Blok,diantaranya :

·         Peluang di bidang politik

Tujuan utama dibentuknya Gerakan Non Blok adalah untuk menciptakan perdamaian dunia, dimana dunia pada saat itu sedang mengalami pembagian konstalasi politik menjadi dua kubu besar yang dikenal dengan Blok Timur (AS) dan Blok Barat (Soviet). Hadirnya Gerakan Non Blok diharapkan bisa menjadi penyelesaian untuk perang dingin tersebut, perang dingin berubah menjadi reformasi atau penataan kembali. Dengan adanya reformasi ini ketegangan antar Blok Barat dan Blok Timur menjadi berkuarang, bahkan sekarang kedua blok besar tersebut telah hilang termakan zaman. Bagi  Gerakan Non Blok,walaupun  perang dingin sudah selesai  namun GNB tetap menjaga eksistensinya dan bahkan melebarkan sayapnya, bukan hanya masalah pertahanan saja namun juga mengarah pada masalah politik.

Kedudukan Indonesia sebagai pemrakarsa dan anggota Gerakan Non Blok menciptakan peluang tersendiri bagi Indonesia dalam hal politik. Dengan dasar sebagai pemrakarsa Gerakan Non Blok, Indonesia mengusulkan agar Gerakan Non Blok menjadi net contibrutor untuk pembangunan politik dunia, yakni dengan cara promosi demokrasi dan good governance. Dengan keyakinan Indonesia bahwa gelombang demokratisasi masa sekarang ini sangat berkembang pesat dan Gerakan Non Blok adalah kekuatan global yang diharapkan peka terhadap panggilan demokrasi, mengingat banyaknya anggota Gerakan Non Blok saat ini yang mana GNB dapat bergandengan tangan dengan unsur-unsur internasional lainnya, Indonesia yakin ini akan memperkuat penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi.  

Dengan keadaan seperti ini,Indonesia akan lebih mudah untuk mempromosikan demokrasi Indonesia di mata perpolitikan dunia.

·         Peluang di bidang ekonomi

Kerjasama antara dunia ketiga atau antara selatan dan selatan adalah istilah lain dari Gerakan Non Blok. Yang kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa para anggotanya sebagian besar merupakan negara berkembang atau belum termasuk Negara maju. Namun dengan adanya Gerakan Non Blok ini negara-negara dunia ketiga dapat menjadi suatu kekuatan global yang mana dapat berpikir pragmatis untuk kemajuan bersama para anggotanya. Dengan tidak menghilangkan esensi awal pembentukan Gerakan Non Blok.Sebagai hasilnya anggota Gerakan Non Blok sekarang mulai menikmati kerjasama antar anggota Gerakan Non Blok di bidang ekonomi.

Bergabungnya Rusia kedalam GNB menjadi peluang tersendiri bagi negara-negara anggota GNB yang masih tergolong negara berkembang. Partisipasi Indonesia selama ini di GNB atas dasar kebijakan luar negeri yang independen dan kebijakan ekonomi yang pragmatis ternyata berdampak menguntungkan. Sebab, bersama India, Singapura, Malaysia, Pakistan, Iran, Mesir, Afrika Selatan dan Chile, Indonesia berhasil menjalin kerjasama dengan mengekspor barang ke Rusia dan bekerja sama juga di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan.

·         Peluang di bidang seni dan budaya

Kebijakan luar negeri Indonesia yang berteman atau berhubungan dengan negara mana saja tanpa pandang bulu ini juga diterapkan dalam GNB oleh Indonesia. Keramahan dan kesantunan yang menjadi ciri khas Indonesia pun menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain ke Indonesia. Keluwesan diplomasi multifungsi yang diusung SBY pun memberi peluang Indonesia dalam mempermudah promosi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sehingga Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan seni dan budayanya. Dengan begitu pariwisata akan meningkat dan Indonesia lambat laun menjadi tujuan pariwisata internasional.

Tantangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia dalam Gerakan Non Blok era SBY

·         Tantangan di bidang politik

Dunia internasional sudah tidak asing lagi dengan negara adidaya, atau negara-negara maju baik secara fisik maupun ideologinya. Sebagai negara yang mempunyai politik luar negeri yang bebas dan aktif,hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Menyesuaikan perkembangan zaman yang memaksa Indonesia terus memperbaiki sistem perpolitikannya, baik dalam maupun luar negeri membuat Indonesia lebih dilematis. Bagaimanapun negara-negara adidaya itu patut dijadikan kiblat perbaikan sistem perpolitikan.

Dalam keadaan ini, Indonesia harus satu paham tentang arti bebas dan aktif politik luar negeri Indonesia. Agar tetap pada esensi yang dimaksudkan dari Bebas dan Aktif itu sendiri. Mengingat salah satu raksasa dunia (Rusia) bergabung dengan GNB.

·         Tantangan di bidang ekonomi

Kemiskinan, kesenjangan, pengangguran yang terdapat dalam negara-negara anggota tampaknya menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi GNB yang dari dulu sampai sekarang belum teratasi. Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif Indonesia pun kurang berpengaruh dalam hal ini. Serta daftar hutang negara-negara anggota GNB yang banyak juga menambah tantangan bagi GNB. Dengan negara yang menganut asas demokrasi dan kebijakan luar negeri yang bebas aktif seharusnya Indonesia mampu menjawab tantangan ini, tinggal bagaimana Indonesia memaksimalkan politik luar negerinya.

PENUTUP

Kesimpulan

Gerakan Non Blok sebagai suatu organisasi yang terbentuk dengan tujuan perdamaian dunia pada awalnya kini telah mengembangkan sayap fokusnya menjadi lebih lebar sehingga menarik perhatian dunia. Indonesia sebagai salah satu pemrakarsanya masih eksis dengan politik luar negeri bebas aktif yang senantiasa berjalan beriringan dengan tujuan awal Gerakan Non Blok. Bahkan pengaruh yang diberikan Indonesia ke GNB tidaklah sedikit, meskipun sekarang Indonesia tidak lagi menjabat sebagai Ketua GNB namun tidak berarti bahwa penanganan oleh Indonesia terhadap berbagai permasalahan penting GNB akan berhenti atau mengendur. Sebagai anggota GNB, Indonesia  tetap berupaya menyumbangkan peranannya untuk kemajuan GNB dimasa yang akan datang dengan mengoptimalkan pengalaman yang telah didapat selama menjadi Ketua GNB dimana Indonesia selalu mengusulkan dalam KTT kemajuan Ekonomi, penghapusan penjajahan, dan kemurnia GNB tetap dipertahankan.

Sesuai dengan arti politik luar negeri yakni sebagai implementasi kepentingan nasional, Indonesia dengan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif menjadikan GNB sebagai wadah pengimplementasian. Dan hingga saat ini Politik Luar Negeri Bebas Aktif masih tetap eksis dalam Gerakan Non Blok.

DAFTAR PUSTAKA

M. Anwar Djumadi, Politik Luar Negeri Indonesia  Menggalang Kerjasama Selatan dan Selatan,ADITYA MEDIA,YOGYAKARTA,1994

Kaelan, Pendidikan Pancasila, PARADIGMA,YOGYAKARTA,2010

http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/138-juni-2011/1134-gnb-dan-tantangan-kemiskinan.html

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA/Periodisasi Politik Luar Negeri Indonesia dari Masa Orde Lama hingga Masa Reformasi.htm

Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Soekarno dan Soeharto   Seni Berpikir.htm

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA/peluang indooo.htm