MENAKAR EKSISTENSI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA BEBAS AKTIF DALAM GERAKAN NON BLOK ERA SBY

MENAKAR EKSISTENSI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA BEBAS AKTIF DALAM GERAKAN NON BLOK ERA SBY

Di susun oleh :

1.      Winda Trisaputri                                       20120510113 

2.      Febyan Arum Sari                                     20120510129

3.      Muhammad Hizbul Wathon                     20120510318

4.      Dwi Suwartiyani                                       20120510233

5.      Wulanndari Tri Kusumaningsih                20120510265

6.      Rahayu Devita                                          20120510272

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH YOGYAKARTA

JL. Lingkar Selatan, Tamantirto Kasihan, Bantul       

PENDAHULUAN

Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, yang ditandai dengan pembacaan Teks Proklamasi oleh Presiden RI pertama, Ir. Soekarno.Dan kemudian menyusul dibuatnya Ideologi Pancasila dan UUD 1945 yang mana menjadi jati diri bangsa Indonesia.Kemerdekaan yang diraih Indonesia adalah murni atas perjuangan rakyat Indonesia.Sebagai negara yang baru merdeka Indonesia perlu adanya pengakuan dari negara lain atas kedaulatan yang di miliki Indonesia, pengakuan bahwa Indonesia sudah berdiri dan siap untuk bergabung dalam komunitas internasional.

Dengan bergabung dengan komunitas internasional,secara otomatis Indonesia harus mempunyai Politik Luar Negeri, dimana politik luar negeri adalah strategi atau rangkaian kegiatan, tindakan dari suatu negara ke negara lain atau entitas internasional, ditujukan untuk meraih tujuan yang spesifik yang terdefinisi intern bagi kepentingan nasional. Sebagai negara yang baru merdeka dari penjajahan, Indonesia menjadi lebih hati-hati dalam penentuan politik luar negerinya. Selain itu kemerdekaan Indonesia yang dibarengi dengan berakhirnya PD II yang sekaligus membentuk konstalasi dunia politik menjadi dua kubu yaitu  Blok Barat (AS) dan Blok Timur (Uni Soviet).Sementara negara-negara sibuk dengan berlomba memilih aliansi, Indonesia disibukkan dengan mempertahankan kemerdekaan atas penjajahan. Pasca kemerdekaan,Indonesia masih menjadi incaran Belanda yang ingin kembali menjajah, oleh karena itu Indonesia  mengambil langkah tegas untuk menjadikan Politik Luar Negeri Indonesia menjadi Bebas Aktif, dikarenakan Indonesia (Hatta dan Syahrir) tidak ingin Indonesia dikuasai komunis lagi dan kolonialisasi benar-benar dihilangkan dari Indonesia.

Kedaulatan menjadikan Indonesia bebas memilih jalan dalam perpolitikan dunia saat itu. Indonesia mencoba untuk berdiri di tengah-tengah (di antara dua karang) dengan tidak memihak AS maupun Soviet. Karena jika memihak salah satunya akan melunturkan semangat dan makna dari ‘bebas’ itu sendiri. Ini tampak bahwa Indonesia memprakarsai pembentukan Gerakan Non-Blok (GNB).

ISI

1.      Implementasi PLNRI Bebas Aktif dari masa ke masa

·         Orde lama

Paska kemerdekaan,RI dihadapkan dengan berbagai macam masalah nasional maupun internasional dimana RI dihadapkan pada agresi Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia dan perang dingin antara AS dan Uni Soviet dimana masing-masing kubu ingin menguasai Indonesia.

Hal inilah yang melatar belakangi Bung Hatta untuk  merumuskan PLN-RI ‘bebas-aktif’  yang tertuang dalam bukunya yg berjudul “mendayung diantara dua karang”.Dimana bebas artinya tidak memilih atau berpihak pada salah satu kubu tersebut dan bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berkontribusi menjaga perdamaian dunia dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada dua kubu besar tersebut.

Politik luar negeri bebas aktif Indonesia diwujudkan dengan ikut memprakarsai  diadakannya Konferensi Asia-Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 dan menghasilkan “dasa sila bandung” yang  menjadi cikal bakal terbentuknya GNB dimana Negara-negara dunia ke-3 berhak menentukan nasibnya sendiri dan tidak ingin ikut campur dalam perang ideologi antara blok barat dan timur. Ketika KTT GNB ke-I menghasilkan keputusan,Presiden Soekarno ditunjuk sebagai duta untuk menyampaikan keputusan KTT non blok I kepada Presiden Amerika serikat John F. Kennedi.

Namun dibawah pemerintahan Soekarno,seiring dengan berjalannya waktu politik bebas aktif belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan Soekarno lebih cenderung beraliansi dengan komunis.Hal ini dapat dilihat dengan adanya Poros Jakarta-Peking (Jakarta-Pyongyang-Hanoi- Peking).Selain itu Sukarno lebih berpihak kepada partai Komunis. Dan juga adanya sejumlah monument persahabatan yang ada di berbagai wilayah indonesia seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK),Pabrik Baja Krakatau Steel dan jalan raya di Kalimantan dari Palangkaraya ke Sampit.

·         Orde baru

Pada era kepemimpinan Suharto,Indonesia pernah menjadi ketua sekaligus penyelenggara pada KTT ke-10 GNB di Jakarta tahun 1992. Suharto diangkat sebagai ketua GNB pada 1992-1995.

KTT GNB ke-10 yang berlangsung pada tanggal 1 – 7 September 1992 di Jakarta dan Bogor yang menghasilkan “Jakarta Message”. Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini. Antara lain,menjawab sebagian besar ketidakpastian dan keragu-raguan mengenai peran dan masa depan GNB dengan berakhirnya system bipolar.

Juga dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi dengan menghidupkan kembali dialog Selatan-Selatan.

Didalam“Pesan Jakarta” terdapat PLN-RI “Bebas-aktif” pada visi GNB yaitu :

·         Hilangnya keraguan sementara anggota khususnya mengenai relevansi GNB setelah berakhirnya Preang Dingin dan ketetapanhati untuk meningkatkan kerjasama yang konstruktif serta sebagai komponen integral dalam “arus utama” (mainstream) hubungan internasional.

·         Arah GNB yang lebih menekankan pada kerjasama ekonomi internasional dalam mengisi kemerdekaan yang telah berhasil dicapai melalui cara-cara politik yang menjadi ciri menonjol perjuangan GNB sebelumnya.

·         Adanya kesadaran untuk semakin meningkatkan potensi ekonomi negara-negara anggota melalui peningkatan kerjasama Selatan-Selatan.

Walaupun pada kepemimpinan Suharto PLN-RI  “ bebas-aktif” lebih mengedepankan kepentingan ekonomi, tetapi politik dan keamanan negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian. Dengan profil positifnya selama ini, Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain : Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina dan sengketa di Laut Cina Selatan.

Konflik Kamboja mereda setelah serangkaian pembicaraan Jakarta Informal Meeting (I & II) serta Pertemuan Paris yang disponsori antara lain oleh Indonesia.

 Setelah KTT Jakarta, GNB dapat dikatakan telah memperoleh kembali kekuatan dan keteguhannya serta kejelasan akan tujuan-tujuannya yang murni.

Selama mengemban kepemimpinan GNB, Indonesia telah melakukan upaya-upaya penting dalam meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan, menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan dan berupaya untuk penghapusan hutang Negara-negara berkembang serta memperjuangkan revitalisasi dan restrukturisasi PBB. Demikian pula, Indonesia telah berhasil membawa GNB kearah pendekatan baru berupa kemitraan, dialog dan kerjasama dengan meninggalkan sikap konfrontasi serta retorika. Dengan pendekatan baru itu, GNB mampu berkiprah secara konstruktif dalam percaturan dunia, terutama dalam interaksinya dengan Negara-negara maju dan organisasi/lembaga internasional.

Dalam bidang ekonomi, selama menjadi Ketua GNB, Indonesia juga secara konsisten telah mengupayakan pemecahan masalah hutang luar negeri negara-negara miskin baik pada kesempatan dialog dengan Ketua G-7 maupun dengan menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri GNB mengenai Hutang dan Pembangunan yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan Agustus 1994 serta berbagai seminar mengenai penyelesaian hutang luar negeri.

Dari upaya-upaya tersebut telah dicapai beberapa kemajuan yaitu antara lain telah disepakatinya upaya untuk melakukan pengurangan substansial terhadap hutang bilateral. Sedangkan untuk hutang multilateral, dimana lembaga Bretton Woods semula enggan untuk membahasnya, pada akhirnya telah mendapatkan perhatian Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional dengan diluncurkannya Prakarsa HIPCs (Heavily Indebted Poor Countries); Peningkatan Fasilitas Penyesuaian Struktural (Enhanced Structural Adjustment Facility) dan pembentukan Dana Perwalian oleh Bank Dunia serta komitmen negara-negara Paris Club bagi penyelesaian hutang bilateral dengan menaikkan tingkat pengurangan beban hutang dari 67% menjadi 80%. Hal ini merupakan suatu keberhasilan upaya GNB dalam kerangka memerangi kemiskinan.

Dalam kerangka GNB, Indonesia berperan penting dalam meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991 selain itu juga memberikan andil yang cukup signifikan dalam membantu upaya-upaya rekonstruksi dan rehabilitasi di Bosnia Herzegovina dengan menyumbang sebesar US$ 8,075 juta, termasuk bantuan rakyat Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia sebesar US$ 3 juta.

Melalui pendekatan baru yang dikembangkan sewaktu Indonesia menjadi Ketua, GNB telah berhasil mengubah sikap negara-negara anggota GNB tertentu yang pada intinya menerapkan standard ganda terhadap lembaga Bretton Woods. Disatu pihak secara bilateral negara-negara anggota GNB termasuk ingin memanfaatkan dana yang tersedia dari Bretton Woods, tetapi secara politis menunjukkan sikap apriori terhadap Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Seperti diketahui, bahwa pengambilan keputusan pada lembaga Bretton Woods pada prinsipnya didasarkan atas besarnya jumlah kekayaan anggota, dan ini dapat berarti selalu merugikan kepentingan negara-negara berkembang. Namun sekarang, dapat dikatakan bahwa telah terjalin hubungan yang baik dimana lembaga Bretton Woods telah mau mendengarkan argumentasi dan mempertimbangkan usulan-usulan GNB.

·         Era reformasi

Pada masa pemerintahan I, B. J. Habibie1998-1999,peran PLN RI Bebas aktif di GNB dapat terlihat dikarenakan masa pemerintahan yang singkat namun dengan melihat tindakan –tindakan yang diambil beliau lebih cenderung ke barat.

Pada Abdurrahman Wahid1999-2001,PLN RI tidak jelas arahnya,dan dalam bentuk pengimplementasian PLN RI ia mengadakan kunjungan ke berbagai Negara dengan tujuan memperbaiki citra Indonesia,Dalam GNB sendiri,politik bebas aktif tidak terlihat implementasi ataupun perannya pada era ini.

Para masa Megawati Sukarno Putri,implementasi politik bebas aktif pada GNB dapat terlihat dengan ditentangnya perang Amerika-Iraq dimana Indonesia dan Negara-negara anggota lainnya kompak mengeluarkan suatu resolusi yang secara tegas menyatakan penolakan (condemn) terhadap rencana serangan AS tersebut.pada KTT Gerakan Non Blok ke-13 di Kuala Lumpur.

Selain itu pada 2 Juni 2002 Menlu RI bersama delegasi tingkat menteri Komite Palestina GNB berkunjung ke Palestina  sebagai ekspresi solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina yang tengah menghadapi kepungan pasukan Israel di Ramallah. Selain itu, Indonesia juga turut berperan aktif dalam membantu upaya-upaya penyelesaian masalah lainnya seperti Irak, Afghanistan dan Semenanjung Korea.

Namun secara garis besar,pengimplementasian “Bebas-Aktif” di Era Presiden Megawati belum maksimal pada GNB dikarenakan peranan yang dimainkan RI pada PLN yang sangat sedikit.

Pada era SBY (2004-2014) ,peran PLN-RI “Bebas-Aktif dimulai dengan peran  ke- setrukturan  saat  menjadi ketua NAM CSSTC (Non-Aligned Movement Center for South-South Technical Cooperation) di Jakarta dan pelopor kemitraan strategis baru Asia-Afrika melalui KAA 2005. Indonesia juga menjadi ketua Working Group on Disarmament di GNB dan berperan aktif dalam isu pelucutan senjata internasional termasuk penghapusan senjata nuklir.

Dan pada 2011 SBY membuka secara resmi konfrensi tingkat mentri (KTM)  GNB ke-16 di Nusa dua Bali yang berlangsung pada 23-27 Mei.Materi yang dibahas pada KTM ini khusus membahas mengenai kemerdekaan Palestina dan pada pertemuan peringatan 50 tahun GNB yang diselenggarakan di Beograd,Serbia pada 5-6 September 2011 mentri luar negeri Indonesia kembali menyampaikan tiga visi yang disampaikan SBY pada pertemuan pembuka di Bali yaitu :

·         Agar GNB menjadi contributor bagi perdamaian dan keamanan internasional

·         GNB menjadi contributor kemajuan politik dan demokrasi

·         GNB harus menjadi contributor bagi peningkatan kemakmuran dunia

Dalam pemerintahan RI era SBY implementasi PLN-RI “bebas-aktif” masih terlihat dan digunakan.

2.Peluang dan tantangan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif dalam Gerakan Non Blok era SBY

Presiden Indonesia pertama yang dipilih secara demokrasi adalah Susilo Bambang Yudhoyono, yakni presiden terpilih untuk periode 2004-2009, yang kemudian kembali maju untuk PEMILU tahun 2009 dan  kembali terpilih untuk periode 2009-2014. Jenderal TNI (Purn ) Susilo Bambang Yudhoyono memulai karir politiknya pada tahun 2007  sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Tak lama kemudian, SBY pun terpaksa meninggalkan posisinya sebagai Mentamben karena Gus Dur memintanya menjabat Menkopolsoskam. Pada tanggal 10 Agustus 2001, Presiden Megawati mempercayai dan melantiknya menjadi Menko Polkam Kabinet Gotong-Royong. Tetapi pada 11 Maret 2004, beliau memilih mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam. Langkah pengunduran diri ini membuatnya lebih leluasa menjalankan hak politik yang akan mengantarkannya ke kursi puncak kepemimpinan nasional. Yang  akhirnya, pada pemilu Presiden langsung putaran kedua 20 September 2004, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla meraih kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia dengan perolehan suara di attas 60 persen. Dan pada tanggal 20 Oktober 2004 beliau dilantik menjadi Presiden RI ke-6.

Berlatar belakang partai yang mengusung demokrasi yakni Partai Demokrat, SBY terkenal sebagai Presiden Indonesia yang gemar menyerukan demokrasi Indonesia ke negara-negara lain. Kebebasan Pers yang dimiliki Indonesia menjadi salah satu amunisi yang selalu digaungkan SBY kepada negara lain. Dalam masa SBY, Indonesia juga dikenal menggunakan Diplomacy Multifungsi/ Diplomacy Multitrack, yakni SBY mendefinisikan diplomacy dalam arti luas baik dari segi aktor, sasaran dan konteksnya.Politik Luar Negeri Bebas Aktif yang juga mengalami redefinisasi pada masa ini pun menggambarkan keberagaman diplomasi yang diusung oleh SBY. Prinsip Bebas Aktif yang dimiliki Indonesia ini menurut SBY tidak menjadikan Indonesia tidak berani bersikap. Sebaliknya dengan prinsip seperti itu Indonesia berjuang sebagai pelopor membebaskan  bangsa-bangsa dari segala macam penjajahan dan aktif mendorong mewujudkan tata dunia baru yang menjunjung tinggi peri kemanusiaan dan perikeadilan. Bebas yang diartikan SBY adalah bebas untuk bergaul dengan negara mana saja tanpa pandang bulu, sedangkan Aktif sendiri diartikan beliau sebagai turut serta mendorong upaya damai dunia internasional. Ini juga lebih nyata ketika SBY menyatakan istilah Politik Luar Negeri Indonesia menjadi “thausands friends,zero enemy”.

Namun tampaknya pro dan kontra atas kepemimpinan SBY selalu mengiringi perjalanan 2 periode kepresidenan SBY. Sikap SBY yang dinilai kurang tegas dalam mengambil keputusan sering  mengundang kontra antar masyarakat, jiwa seni yang dimiliki SBY menciptakan penilaian tersendiri dari kaca mata rakyat menambah daftar keunikan tersendiri dari SBY.

Kepribadian SBY tidak bisa kita simpulkan hanya dengan memandangnya dalam suatu tindakan, karena pada realitasnya SBY telah membawa Indonesia mendapat pengakuan internasional bahwa Indonesia bukan lagi negara Demokrasi Transisi, namun telah melewati masa transisinya.

Peluang Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia di Gerakan Non Blok era SBY

Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia adalah suatu pencerminan dari bangsa Indonesia, politik luar negeri Indonesia yang pada awal kemerdekaan berdasar pada national interest yakni ditujukan pada  Pencapaian National Wellbeing (Kesejahteraan Nasional)  dan juga The Pursuit of Power sebagai kekuatan untuk melindungi keamanan nasional terus berkembang mengikuti perubahan dunia internasional.

Seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia mengalami transisi kearah demokrasi dan globalisasi internasional yang mana telah menyediakan peluang tersendiri bagi Politik Luar Negeri Indonesia “Bebas Aktif” dalam Gerakan Non Blok,diantaranya :

·         Peluang di bidang politik

Tujuan utama dibentuknya Gerakan Non Blok adalah untuk menciptakan perdamaian dunia, dimana dunia pada saat itu sedang mengalami pembagian konstalasi politik menjadi dua kubu besar yang dikenal dengan Blok Timur (AS) dan Blok Barat (Soviet). Hadirnya Gerakan Non Blok diharapkan bisa menjadi penyelesaian untuk perang dingin tersebut, perang dingin berubah menjadi reformasi atau penataan kembali. Dengan adanya reformasi ini ketegangan antar Blok Barat dan Blok Timur menjadi berkuarang, bahkan sekarang kedua blok besar tersebut telah hilang termakan zaman. Bagi  Gerakan Non Blok,walaupun  perang dingin sudah selesai  namun GNB tetap menjaga eksistensinya dan bahkan melebarkan sayapnya, bukan hanya masalah pertahanan saja namun juga mengarah pada masalah politik.

Kedudukan Indonesia sebagai pemrakarsa dan anggota Gerakan Non Blok menciptakan peluang tersendiri bagi Indonesia dalam hal politik. Dengan dasar sebagai pemrakarsa Gerakan Non Blok, Indonesia mengusulkan agar Gerakan Non Blok menjadi net contibrutor untuk pembangunan politik dunia, yakni dengan cara promosi demokrasi dan good governance. Dengan keyakinan Indonesia bahwa gelombang demokratisasi masa sekarang ini sangat berkembang pesat dan Gerakan Non Blok adalah kekuatan global yang diharapkan peka terhadap panggilan demokrasi, mengingat banyaknya anggota Gerakan Non Blok saat ini yang mana GNB dapat bergandengan tangan dengan unsur-unsur internasional lainnya, Indonesia yakin ini akan memperkuat penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi.  

Dengan keadaan seperti ini,Indonesia akan lebih mudah untuk mempromosikan demokrasi Indonesia di mata perpolitikan dunia.

·         Peluang di bidang ekonomi

Kerjasama antara dunia ketiga atau antara selatan dan selatan adalah istilah lain dari Gerakan Non Blok. Yang kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa para anggotanya sebagian besar merupakan negara berkembang atau belum termasuk Negara maju. Namun dengan adanya Gerakan Non Blok ini negara-negara dunia ketiga dapat menjadi suatu kekuatan global yang mana dapat berpikir pragmatis untuk kemajuan bersama para anggotanya. Dengan tidak menghilangkan esensi awal pembentukan Gerakan Non Blok.Sebagai hasilnya anggota Gerakan Non Blok sekarang mulai menikmati kerjasama antar anggota Gerakan Non Blok di bidang ekonomi.

Bergabungnya Rusia kedalam GNB menjadi peluang tersendiri bagi negara-negara anggota GNB yang masih tergolong negara berkembang. Partisipasi Indonesia selama ini di GNB atas dasar kebijakan luar negeri yang independen dan kebijakan ekonomi yang pragmatis ternyata berdampak menguntungkan. Sebab, bersama India, Singapura, Malaysia, Pakistan, Iran, Mesir, Afrika Selatan dan Chile, Indonesia berhasil menjalin kerjasama dengan mengekspor barang ke Rusia dan bekerja sama juga di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan.

·         Peluang di bidang seni dan budaya

Kebijakan luar negeri Indonesia yang berteman atau berhubungan dengan negara mana saja tanpa pandang bulu ini juga diterapkan dalam GNB oleh Indonesia. Keramahan dan kesantunan yang menjadi ciri khas Indonesia pun menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain ke Indonesia. Keluwesan diplomasi multifungsi yang diusung SBY pun memberi peluang Indonesia dalam mempermudah promosi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sehingga Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan seni dan budayanya. Dengan begitu pariwisata akan meningkat dan Indonesia lambat laun menjadi tujuan pariwisata internasional.

Tantangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia dalam Gerakan Non Blok era SBY

·         Tantangan di bidang politik

Dunia internasional sudah tidak asing lagi dengan negara adidaya, atau negara-negara maju baik secara fisik maupun ideologinya. Sebagai negara yang mempunyai politik luar negeri yang bebas dan aktif,hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Menyesuaikan perkembangan zaman yang memaksa Indonesia terus memperbaiki sistem perpolitikannya, baik dalam maupun luar negeri membuat Indonesia lebih dilematis. Bagaimanapun negara-negara adidaya itu patut dijadikan kiblat perbaikan sistem perpolitikan.

Dalam keadaan ini, Indonesia harus satu paham tentang arti bebas dan aktif politik luar negeri Indonesia. Agar tetap pada esensi yang dimaksudkan dari Bebas dan Aktif itu sendiri. Mengingat salah satu raksasa dunia (Rusia) bergabung dengan GNB.

·         Tantangan di bidang ekonomi

Kemiskinan, kesenjangan, pengangguran yang terdapat dalam negara-negara anggota tampaknya menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi GNB yang dari dulu sampai sekarang belum teratasi. Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif Indonesia pun kurang berpengaruh dalam hal ini. Serta daftar hutang negara-negara anggota GNB yang banyak juga menambah tantangan bagi GNB. Dengan negara yang menganut asas demokrasi dan kebijakan luar negeri yang bebas aktif seharusnya Indonesia mampu menjawab tantangan ini, tinggal bagaimana Indonesia memaksimalkan politik luar negerinya.

PENUTUP

Kesimpulan

Gerakan Non Blok sebagai suatu organisasi yang terbentuk dengan tujuan perdamaian dunia pada awalnya kini telah mengembangkan sayap fokusnya menjadi lebih lebar sehingga menarik perhatian dunia. Indonesia sebagai salah satu pemrakarsanya masih eksis dengan politik luar negeri bebas aktif yang senantiasa berjalan beriringan dengan tujuan awal Gerakan Non Blok. Bahkan pengaruh yang diberikan Indonesia ke GNB tidaklah sedikit, meskipun sekarang Indonesia tidak lagi menjabat sebagai Ketua GNB namun tidak berarti bahwa penanganan oleh Indonesia terhadap berbagai permasalahan penting GNB akan berhenti atau mengendur. Sebagai anggota GNB, Indonesia  tetap berupaya menyumbangkan peranannya untuk kemajuan GNB dimasa yang akan datang dengan mengoptimalkan pengalaman yang telah didapat selama menjadi Ketua GNB dimana Indonesia selalu mengusulkan dalam KTT kemajuan Ekonomi, penghapusan penjajahan, dan kemurnia GNB tetap dipertahankan.

Sesuai dengan arti politik luar negeri yakni sebagai implementasi kepentingan nasional, Indonesia dengan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif menjadikan GNB sebagai wadah pengimplementasian. Dan hingga saat ini Politik Luar Negeri Bebas Aktif masih tetap eksis dalam Gerakan Non Blok.

DAFTAR PUSTAKA

M. Anwar Djumadi, Politik Luar Negeri Indonesia  Menggalang Kerjasama Selatan dan Selatan,ADITYA MEDIA,YOGYAKARTA,1994

Kaelan, Pendidikan Pancasila, PARADIGMA,YOGYAKARTA,2010

http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/138-juni-2011/1134-gnb-dan-tantangan-kemiskinan.html

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA/Periodisasi Politik Luar Negeri Indonesia dari Masa Orde Lama hingga Masa Reformasi.htm

Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Soekarno dan Soeharto   Seni Berpikir.htm

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA/peluang indooo.htm